Keselamatan Ibu Bersalin Tanggung Jawab Masyarakat Selasa, 19 Maret, 2002 oleh: GsianturiKeselamatan Ibu Bersalin Tanggung Jawab MasyarakatGizi.net - Keselamatan Ibu Bersalin Tanggung Jawab MasyarakatSetiap tahun setidaknya 18.000 ibu meninggal karena persalinan dan membuat 36.000 anak balita menjadi piatu baru. Tingginya angka kematian ibu (AKI) tersebut tidak hanya disebabkan faktor kesehatan, tetapi juga sosial dan budaya. Masyarakat tidak menyadari besarnya kematian ibu, karena hamil dan persalinan dianggap peristiwa alami, sedang yang meninggal karena persalinan dianggap syahid. Padahal, sebenarnya 85 persen kematian bisa dicegah. Untuk itu masyarakat perlu melakukan upaya pencegahan bersama. Hal itu dikemukakan Direktur Program Maternal dan Neonatal Health (MNH) dr Abdullah Cholil MPH dalam seminar nasional "Kematian Ibu: Tanggung Jawab Bersama" yang diselenggarakan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) bersama Departemen Kesehatan, MNH, dan Aliansi Pita Putih, Selasa (12/3), di Jakarta. Pada kesempatan itu dilakukan pendeklarasian kembali gerakan masyarakat Aliansi Pita Putih yang telah dibentuk tahun 1999. Yaitu gerakan untuk menurunkan AKI di Indonesia, yang merupakan AKI tertinggi di ASEAN. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Menneg PP) Sri Redjeki Sumaryoto, Menko Kesra Jusuf Kalla, Menkes Achmad Sujudi, wakil dari Menteri Agama, wakil dari Ketua BKKBN, dan para ketua organisasi kemasyarakatan. "Kematian terjadi karena tiga terlambat dan empat terlalu. Yaitu terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan medis, terlambat membawa ke fasilitas kesehatan, dan terlambat ditangani, serta terlalu muda menikah, terlalu sering hamil, terlalu banyak melahirkan, dan terlalu tua untuk hamil," papar Cholil. Aspek sosial, budaya, dan agama yang menyebabkan kematian ibu, antara lain, suami dan keluarga tidak mengetahui dan tidak tanggap terhadap kondisi setiap ibu hamil yang berisiko, beban kerja mencari nafkah, dan pekerjaan rumah tangga masih sama seperti biasa. Anggaran kesehatan ibu hamil dan bersalin dianggap tidak penting. Ada bias jender proses pengambilan keputusan masih di tangan laki-laki (suami, bapak, mertua), walau untuk keperluan periksa hamil dan persalinan. Di sisi lain, pelayanan persalinan tidak terjangkau oleh masyarakat kurang mampu. Sementara itu, pemimpin agama cenderung mengajarkan masyarakat untuk mempunyai banyak anak, dan jarang ada kajian agama yang memperbarui anggapan tentang peran suami/masyarakat untuk membantu ibu hamil dan bersalin. Hamil dan bersalin dianggap sebagai kodrat perempuan, dan meninggal ketika bersalin dianggap syahid. Untuk mengurangi AKI, masyarakat luas perlu membangun pendapat umum bahwa setiap kehamilan dan persalinan berisiko, serta mengembangkan norma tanpa toleransi terhadap kematian ibu (NT3KI). Untuk itu, kelahiran harus ditolong oleh tenaga kesehatan. Masyarakat perlu mengenali tanda bahaya kehamilan, dan ibu segera dibawa ke fasilitas kesehatan ketika menghadapi komplikasi. Ibu hamil perlu memeriksakan diri paling tidak empat kali, ditambah dua kali pada masa pascapersalinan. Pengambilan keputusan berhubungan dengan ibu hamil dan bersalin dilakukan sendiri oleh perempuan bersangkutan. Masyarakat perlu membentuk sistem donor darah, sistem transpor bagi ibu bersalin, memobilisasi dana untuk ibu bersalin (tabungan, simpan pinjam, dana sosial, jimpitan), membudayakan NT3KI, dan menjadi anggota Aliansi Pita Putih. Ketua Umum Perhimpunan Obstetri dan Ginekologi Indonesia Prof Dr dr Gulardi Wiknjosastro SpOG menyatakan, ada dua aspek upaya mencegah kematian ibu, yakni teknologi kedokteran dan dukungan politik/manajemen. (atk)Sumber:Kompas, Rabu, 13 Maret 2002, 12:54 WIBhttp://www.kompas.com/health/news/0203/13/005555.html.