Skip to main content

Pemilu 2014; Sebuah Catatan Pengamat Kampungan

Pemilihan Umum telah memanggil kita..


(seharusnya) s'luruh rakyat merasa gembira..


Dibawah Undang-undang Dasar '45 (yang diamandemen)..


Kita menuju pemilihan umum..


(mars pemilu)


Saya masih ingat lagu itu selalu menjadi pengiring berita mengenai pemilihan umum di Indonesia. Apalagi ketika itu Orde Baru masih berkuasa dan partai politik dimana rakyat memilih para wakilnya masih tiga, Partai Demokrasi Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Golongan Karya.


Waktu itu pemenang pemilu sudah pasti, Golongan Karya, namun sejak tumbangnya Orde Baru dan partai politik baru bermunculan, gairah perpolitikan saya hadir. Namun di era Reformasi ini dan di momen pemilihan umum kali ini ada ketakutan yang lebih besar dari harapan mengenai pemilu di Indonesia.



Pemilihan umum adalah bagian dari sebuah kehidupan berdemokrasi dalam sebuah negara republik seperti Indonesia. Walaupun beberapa pihak menganggap Pemilihan Umum adalah bagian dari Demokrasi Barat yang tidak sesuai dengan kaidah Islam, saya sendiri menganggap bahwa momen pemilu adalah momen saya memilih wakil dan pemimpin di sebuah lembaga untuk masa depan yang lebih baik.


Ada tiga lembaga negara dalam sistem Demokrasi, yaitu yudikatif (peradilan), eksekutif (pemerintah), dan yudikatif (lembaga perwakilan rakyat). Pada tanggal 9 April 2014 kemarin pemilihan umum di Indonesia telah dilaksanakan untuk memilih wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat. Lembaga yang menjadi wadah penampung aspirasi dari masyarakat yang disuarakan melalui para wakilnya. Menurut versi quick count berbagai lembaga survey Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan memenangkan pemilu legislatif. Tapi tentu saja hasil survey berbeda dengan kondisi riil di lapangan. Penentuan pemenang pemilu legislatif secara formal dan legal akan ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dan ada yang berbeda pada pemilu kali ini dibandingkan pemilu tahun-tahun sebelumnya.


Pada Pemilu 2 periode yang lalu, Quick Count lembaga survey ditampilkan di televisi dengan analisa pengamat terhadap hasil perhitungan cepat beberapa lembaga survey. Setelah hasil quick count media televisi kemudian menyiarkan secara langsung Real Count dari kantor KPU. Masyarakat kemudian disuguhi perbandingan perhitungan cepat dengan hasil di lapangan dimana ada perbedaan berapa besar suara yang didapat sebuah partai politik di Quick Count dan Real Count. Persentase suara yang didapat sebuah parpol yang tidak jauh berbeda antara Quick Count dan Real Count kemudian membuat masyarakat belajar bahwa hasil Quick Count telah merepresentasikan keseluruhan hasil Real Count yang akan diumumkan oleh KPU. Namun kali ini hal tersebut tidak terjadi. Hasil survey berupa Quick Count yang telah usai tidak diimbangi dengan hasil Real Count. Seakan-akan hasil Quick Count adalah sama dengan hasil Real Count KPU.


Partai Politik pun demikian, seperti tidak ada yang peduli kecuali Partai Keadilan Sejahtera. Suara Partai Keadilan Sosial dalam versi Quick Count adalah 7% sedangkan dalam perhitungan Real Count dengan data form C-1 yang diterima oleh setiap kader PKS menunjukkan bahwa suara PKS adalah 11 %. Tentu ada beragam pendapat mengenai perbedaan ini tapi pada pemilu-pemilu sebelumnya saat Quick Count dari lembaga survey ditayangkan di televisi beberapa hari kemudian televisi juga menayangkan hasil Real Count yang berasal dari data KPU. Timbul pertanyaan bagi saya apakah para bos media, yang kebetulan pada ikut serta dalam pemilihan umum tahun ini, mempunyai andil atas ketidaktersediaan informasi Real Count KPU ini.


Mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie pernah mengatakan bahwa kehadiran para bos media di panggung politik berbahaya bagi kehidupan politik di Indonesia. Setidaknya ketiadaan penayangan Real Count KPU di televisi adalah bukti dari pendapat Mr. Crack.


Pemilihan Presiden sebagai pemimpin bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan berlangsung 2 bulan lagi. Salah satu persyaratan seseorang menjadi presiden selain sebagai warga negara Indonesia asli adalah ada partai politik yang mengusung. Syarat partai politik untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden adalah mempunyai 25 % kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Karena itu pemberitaan di media mainstream maupun media online berkisar pada partai A berkoalisi dengan partai B untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden kepada KPU untuk nantinya dipilih oleh rakyat Indonesia. Dasar pencarian partai yang akan berkoalisi kebanyakan berdasarkan hasil quick count yang telah ditayangkan secara langsung melalui media televisi. Bagaimana jika hasil quick count tersebut ternyata jauh dari hasil Real Count KPU? Atau jangan-jangan memang pemilihan umum kali ini telah di kendalikan oleh para pemodal sehingga pemilihan umum hanya sebuah formalitas belaka. Apa yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera pada pemilihan umum kali ini membuat saya respek.


PKS telah memberikan sebuah contoh kepada partai politik lain agar tidak  menyia-nyiakan aspirasi rakyat Indonesia dengan mengawal suara dari PPS hingga KPU pusat. Hal ini yang tidak saya temukan di partai politik lain. Saat hasil quick count telah keluar, partai politik peserta pemilu kemudian sibuk mencari calon presiden dan calon wakil presiden. Wacana koalisi antara parpol A dan parpol B kemudian digembar-gemborkan media. Mereka seakan melupakan suara rakyat yang memilih partai mereka, jika adapun saksi parpol maka saksi tersebut bukan mewakili partai politik tapi lebih banyak mewakili calon anggota legislatif. PKS mungkin belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya karena ada kecurangan yang dilakukan untuk kemenangan sebuah partai atau anggota legislatif. Dan ternyata hal ini benar adanya di pemilihan umum kali ini. Di sejumlah media sosial saksi-saksi dari PKS menanyangkan bentuk-bentuk kecurangan seperti penggelembungan suara di sebuah TPS. Lucu saja jika suara sebuah partai yang seharusnya 12 menjadi 165. Belum lagi dengan trik lama serangan fajar, yaitu menyuap masyarakat dengan amplop yang berisi uang agar sang caleg atau parpol tertentu memenangkan pemilihan legislatif di TPS tertentu.




[caption id="" align="aligncenter" width="240"]bukti kecurangan pemilu 2014 bukti kecurangan partai politik di pemilu 2014[/caption]

Kapan kita akan mempunyai suasana pemilihan umum yang ideal? Dimana partai politik dan calon legislatif betul-betul memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluru rakyat Indonesia.

Comments

  1. The Campaign (2012) dan Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia 2014; Sebuah Catatan | PencariCerahMay 29, 2014 at 6:08 PM

    […] Pemilihan umum presiden 2014 juga menunjukkan hal yang positif bagi umat Islam di Indonesia. Partai politik Islam dan juga ormas Islam dapat satu suara dalam mendukung calon presiden dan calon wakil presiden di pemilihan umum presiden 2014. Koalisi partai dan ormas Islam muncul setelah pengumuman hasil quick count lembaga survey yang menunjukkan kemampuan umat melalui partai politik untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri. Hanya saja cita-cita yang ada harus kandas dikarenakan PKB (dengan konstituennya mayoritas dari Nahdhatul Ulama) secara terbuka yang memilih untuk bergabung dengan PDI-P untuk menjadikan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo orang nomor satu di Indonesia. Padahal sebelumnya Partai Kebangkitan Bangsa (disingkat PKB) mengajukan kepada konsituennya pemilihan umum presiden 2014 calon presiden yang berasal dari kalangan sendiri yaitu Mahfud MD. […]

    ReplyDelete

Post a Comment